Glosarium

37 istilah ekonomi, dijelaskan dengan bahasa sederhana.

Cari istilah

B

Biaya marginal (marginal cost): Tambahan biaya untuk memproduksi satu unit barang tambahan. Produsen yang rasional akan terus menambah produksi selama harga jual lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Konsep ini juga menjelaskan mengapa layanan digital bisa sangat murah: biaya melayani satu pengguna tambahan hampir nol.

D

Deindustrialisasi dini (premature deindustrialization): Penurunan pangsa industri manufaktur dalam PDB dan lapangan kerja sebelum suatu negara mencapai tingkat pendapatan tinggi. Konsep ini dipopulerkan oleh ekonom Dani Rodrik (2016). Negara yang mengalaminya kehilangan jalur klasik menuju kemakmuran lewat industrialisasi, dan tenaga kerjanya bergeser ke sektor jasa berproduktivitas rendah.

E

Ekonomi gig (gig economy): Pasar kerja yang ditandai pekerjaan jangka pendek atau per tugas, sering lewat aplikasi digital, alih-alih hubungan kerja tetap. Contoh paling dikenal di Indonesia adalah pengemudi ojek daring dan kurir. Pekerja gig menikmati fleksibilitas, tetapi biasanya berstatus mitra, bukan karyawan, sehingga tidak otomatis mendapat upah minimum, jaminan sosial, atau pesangon.
Ekonomi Pancasila: Gagasan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila: menolak liberalisme pasar bebas maupun etatisme (dominasi negara), dan menempatkan kekeluargaan, keadilan sosial, dan koperasi sebagai sendi utama. Istilah ini diperkenalkan Emil Salim pada 1966 dan dikembangkan lebih jauh oleh Mubyarto dari Universitas Gadjah Mada sejak 1980-an. Landasan konstitusionalnya adalah Pasal 33 UUD 1945.
Elastisitas harga (price elasticity): Ukuran seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta (atau ditawarkan) ketika harganya berubah, dihitung sebagai persentase perubahan jumlah dibagi persentase perubahan harga. Permintaan disebut inelastis bila jumlahnya hampir tidak berubah meski harga naik, seperti beras atau BBM. Konsep ini penting untuk menilai dampak cukai, subsidi, dan kenaikan harga yang diatur pemerintah.

I

ICOR (incremental capital-output ratio): Rasio yang menunjukkan berapa tambahan modal (investasi) yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output (PDB). Misalnya, ICOR sebesar 6 berarti dibutuhkan investasi Rp6 untuk menambah PDB sebesar Rp1. Makin tinggi ICOR, makin tidak efisien investasinya. ICOR Indonesia sering disebut lebih tinggi daripada negara tetangga di ASEAN, yang biasa dikaitkan dengan biaya logistik, birokrasi, korupsi, dan proyek padat modal. Ukuran ini kasar karena tidak memisahkan pengaruh tenaga kerja, teknologi, dan jeda waktu investasi.
Ilmu yang suram (the dismal science): Julukan untuk ilmu ekonomi yang dicetuskan sejarawan Skotlandia Thomas Carlyle pada 1849. Julukan ini sering dikaitkan dengan ramalan muram Thomas Malthus bahwa pertumbuhan penduduk akan selalu mengalahkan pasokan pangan. Namun, Carlyle sebenarnya melontarkannya dalam esai yang membela perbudakan, untuk menyerang para ekonom yang mendukung kebebasan dan kesetaraan manusia.
Indeks Kemakmuran (Prosperity Index): Ukuran kemakmuran negara yang lebih luas daripada pendapatan, disusun oleh Legatum Institute, lembaga kajian di London, sejak 2007. Indeks ini menggabungkan 12 pilar dalam tiga ranah: masyarakat yang inklusif (keamanan, kebebasan pribadi, tata kelola, modal sosial), ekonomi yang terbuka (iklim investasi, kondisi usaha, infrastruktur, kualitas ekonomi), dan manusia yang berdaya (kondisi hidup, kesehatan, pendidikan, lingkungan). Seperti Indeks Pembangunan Manusia, indeks ini lahir dari pandangan bahwa PDB saja tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan.
Indeks Kompleksitas Ekonomi (Economic Complexity Index (ECI)): Ukuran seberapa beragam dan canggih pengetahuan produktif suatu negara, dilihat dari jenis barang yang mampu diekspornya secara kompetitif. Dikembangkan oleh Ricardo Hausmann dan César Hidalgo (Harvard Growth Lab dan MIT). Negara yang mengekspor banyak produk rumit yang hanya dibuat sedikit negara memiliki skor tinggi, dan skor ini terbukti cukup baik memprediksi pertumbuhan jangka panjang.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Human Development Index (HDI)): Ukuran capaian pembangunan yang tidak hanya melihat pendapatan, tetapi juga kesehatan dan pendidikan. Dikembangkan UNDP pada 1990 berdasarkan gagasan Mahbub ul Haq dan Amartya Sen. Di Indonesia, BPS menghitung IPM hingga tingkat kabupaten/kota dari umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.
Inflasi (inflation): Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam periode tertentu, sehingga daya beli uang menurun. Di Indonesia, BPS mengukurnya setiap bulan lewat Indeks Harga Konsumen (IHK). Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi bersama pemerintah. Inflasi inti mengecualikan harga pangan yang bergejolak dan harga yang diatur pemerintah, seperti BBM dan tarif listrik, sehingga lebih mencerminkan tekanan harga yang mendasar.

K

Kapitalisme kroni (crony capitalism): Sistem ketika keberhasilan bisnis lebih ditentukan oleh kedekatan dengan penguasa (lisensi, monopoli, proyek, atau perlindungan hukum) daripada oleh daya saing. Istilah ini banyak dipakai untuk menggambarkan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru dan menjadi sorotan saat krisis 1997–1998.
Kapitalisme negara (state capitalism): Sistem ketika negara berperan besar sebagai pelaku usaha dan pemilik modal, misalnya lewat BUMN dan dana kekayaan negara, sambil tetap memakai mekanisme pasar. Tiongkok dan Singapura sering dijadikan contoh. Peran BUMN dalam ekonomi Indonesia juga kerap dibahas dalam kerangka ini.
Kelangkaan (scarcity): Kondisi dasar dalam ilmu ekonomi: sumber daya seperti waktu, tenaga kerja, lahan, dan modal terbatas, sementara kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas. Karena langka, setiap pilihan memiliki biaya peluang (opportunity cost), yaitu nilai alternatif terbaik yang dikorbankan. Misalnya, anggaran negara yang dipakai untuk subsidi energi tidak bisa sekaligus dipakai untuk membangun sekolah.
Keunggulan komparatif (comparative advantage): Gagasan David Ricardo (1817) bahwa suatu negara sebaiknya berspesialisasi pada barang yang biaya peluangnya paling rendah dibanding negara lain, meski negara lain lebih efisien dalam semua hal. Dengan berspesialisasi dan berdagang, kedua pihak bisa sama-sama untung. Berbeda dengan keunggulan absolut, yang hanya membandingkan siapa yang paling efisien.
Keynesianisme (Keynesian economics): Aliran pemikiran yang berakar pada karya John Maynard Keynes (1936). Menurut aliran ini, permintaan agregat yang lemah dapat menyebabkan pengangguran berkepanjangan, sehingga pemerintah perlu aktif menstabilkan ekonomi lewat belanja negara dan kebijakan moneter, terutama saat resesi.
Koperasi (cooperative): Badan usaha yang dimiliki dan dikelola bersama oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama, dengan prinsip satu anggota satu suara dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai partisipasi anggota. Mohammad Hatta, yang dijuluki Bapak Koperasi Indonesia, memandang koperasi sebagai wujud asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hari Koperasi diperingati setiap 12 Juli, merujuk pada Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya pada 1947.

L

Laissez-faire: Ungkapan Prancis yang berarti 'biarkan berbuat'. Prinsip ini menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya tidak campur tangan dalam kegiatan ekonomi dan membiarkan pasar bekerja sendiri. Istilah ini dipopulerkan kaum fisiokrat Prancis abad ke-18 dan sering dikaitkan dengan Adam Smith, meski Smith sendiri tidak memakainya dan tetap mengakui peran negara dalam pertahanan, peradilan, dan pekerjaan umum.
Liberalisme ekonomi (economic liberalism): Pandangan bahwa pasar bebas, hak milik pribadi, dan perdagangan terbuka adalah cara terbaik mengalokasikan sumber daya, dengan peran negara yang terbatas. Akarnya ada pada pemikiran Adam Smith dan David Ricardo. Versi kontemporernya, neoliberalisme, menekankan deregulasi, privatisasi, dan disiplin fiskal.

M

Merkantilisme (mercantilism): Aliran pemikiran ekonomi abad ke-16 hingga ke-18 yang memandang kekayaan negara diukur dari cadangan emas dan perak, sehingga negara harus mengejar surplus perdagangan lewat proteksi, subsidi ekspor, dan pembatasan impor. Kebijakan VOC di Nusantara adalah contoh praktik merkantilis. Gagasan serupa kini sering disebut neomerkantilisme.
Monetarisme (monetarism): Aliran pemikiran yang dipimpin Milton Friedman. Monetarisme menekankan bahwa jumlah uang beredar adalah penentu utama inflasi dan pertumbuhan nominal, sehingga bank sentral sebaiknya menjaga pertumbuhan uang beredar yang stabil dan dapat diprediksi, bukan melakukan intervensi diskresioner.

N

Neoliberalisme (neoliberalism): Versi kontemporer liberalisme ekonomi yang menekankan deregulasi, privatisasi, liberalisasi perdagangan dan keuangan, serta disiplin fiskal. Akarnya ada pada Mont Pelerin Society (1947) yang dirintis Friedrich Hayek, dengan Milton Friedman sebagai salah satu tokohnya, lalu dipraktikkan pemerintahan Reagan dan Thatcher pada 1980-an. Rumusannya untuk negara berkembang dikenal sebagai Konsensus Washington. Di Indonesia, istilah ini banyak dikaitkan dengan reformasi dalam program IMF setelah krisis 1997–1998. Istilah ini diperdebatkan dan sering dipakai sebagai kritik, jarang sebagai label diri.
Neraca perdagangan: Selisih antara nilai ekspor dan impor barang dalam satu periode. Surplus berarti ekspor lebih besar daripada impor.

O

Oligarki ekonomi (economic oligarchy): Kondisi ketika segelintir orang yang sangat kaya menggunakan kekayaannya untuk memengaruhi kebijakan, hukum, dan politik demi mempertahankan kekayaan dan kepentingan bisnisnya. Ilmuwan politik Jeffrey Winters (2011) menjadikan Indonesia salah satu studi kasus utamanya. Berbeda dengan kapitalisme kroni yang menyoroti kedekatan pengusaha dengan penguasa, oligarki menekankan bahwa kekayaan itu sendiri menjadi sumber kekuasaan.

P

Pasal 33 UUD 1945: Pasal konstitusi yang menjadi dasar sistem perekonomian Indonesia. Ayat (1) menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2) dan (3) menyatakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat (4) dan (5) ditambahkan lewat amandemen keempat pada 2002 dan mengatur prinsip demokrasi ekonomi. Mahkamah Konstitusi kerap memakai pasal ini untuk menguji undang-undang di bidang energi, air, dan sumber daya alam.
Pelonggaran kuantitatif (quantitative easing): Pembelian aset, seperti obligasi pemerintah, dalam skala besar oleh bank sentral untuk menambah likuiditas dan menekan suku bunga jangka panjang.
Penawaran (supply): Jumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Menurut hukum penawaran, ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan cenderung naik, karena produksi menjadi lebih menguntungkan. Hubungan ini digambarkan sebagai kurva penawaran yang menaik.
Penyakit Belanda (Dutch disease): Gejala ketika lonjakan ekspor sumber daya alam memperkuat nilai tukar dan menarik modal serta tenaga kerja, sehingga sektor manufaktur dan ekspor lain melemah. Istilah ini berasal dari pengalaman Belanda setelah penemuan gas alam pada 1960-an. Indonesia menghadapi risiko serupa saat ledakan harga minyak 1970-an dan ledakan komoditas 2000-an.
Pergerakan sepanjang kurva vs pergeseran kurva (movement along vs shift of the curve): Dua hal yang sering tertukar. Pergerakan sepanjang kurva terjadi ketika harga barang itu sendiri berubah: jumlah yang diminta atau ditawarkan berubah, tetapi kurvanya tetap. Pergeseran kurva terjadi ketika faktor selain harga berubah, seperti pendapatan, selera, harga barang lain, atau biaya produksi. Contoh: gagal panen menggeser kurva penawaran beras ke kiri, karena pada setiap tingkat harga jumlah beras yang ditawarkan berkurang, sehingga harga keseimbangan naik.
Permintaan (demand): Jumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Menurut hukum permintaan, ketika harga naik, jumlah yang diminta cenderung turun, dengan faktor lain tetap. Hubungan ini digambarkan sebagai kurva permintaan yang menurun.
Produk Domestik Bruto (PDB) (gross domestic product (GDP)): Nilai seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan di suatu negara dalam satu periode. PDB atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai nominal, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dipakai untuk mengukur pertumbuhan ekonomi riil. BPS merilis PDB Indonesia setiap triwulan.

S

Sektor formal (formal sector): Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terdaftar dan diatur secara resmi, dengan kontrak kerja, upah tetap, dan perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Menurut klasifikasi BPS, pekerja formal adalah mereka yang berusaha dibantu buruh tetap atau bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Perpindahan pekerja dari sektor informal ke formal sering dijadikan ukuran kualitas pembangunan.
Sektor informal (informal sector): Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang tidak terdaftar, tidak diatur, atau tidak terlindungi secara resmi, misalnya pedagang kaki lima, buruh harian lepas, dan pekerja keluarga tanpa upah. BPS mengelompokkan pekerja informal berdasarkan status pekerjaan, seperti berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga. Di Indonesia, lebih dari separuh penduduk yang bekerja berada di sektor informal.
Sosial demokrasi (social democracy): Pandangan politik-ekonomi yang menerima ekonomi pasar tetapi menggabungkannya dengan negara kesejahteraan yang kuat: jaminan sosial universal, pajak progresif, layanan publik luas, dan peran serikat pekerja. Model Nordik adalah contoh yang sering dirujuk.
Suku bunga acuan: Suku bunga kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia (BI-Rate) sebagai sinyal arah kebijakan moneter.

T

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) (unemployment rate): Persentase angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai. BPS mengukurnya lewat Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) setiap Februari dan Agustus. Angka ini tidak menangkap setengah pengangguran, yaitu orang yang bekerja kurang dari jam normal dan masih mencari kerja tambahan.
Trade-off (pertukaran pilihan) (trade-off): Situasi ketika memperoleh lebih banyak satu hal berarti harus mengorbankan hal lain, karena sumber daya terbatas. Contoh klasik dalam kebijakan: bank sentral yang menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Trade-off adalah konsekuensi langsung dari kelangkaan.