APBN 2027: Disebut Ekspansif, Ternyata Mengerem

DPR mengesahkan UU APBN 2027 pada 29 September 2026. Belanja negara dipatok Rp4.106,2 triliun, pendapatan Rp3.435,1 triliun, dan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) (Investortrust, 29 September 2026). Target pertumbuhan ekonomi 6 persen, naik dari 5,4 persen dalam APBN 2026 (DDTCNews, 14 Agustus 2026).

Pemerintah dan DPR menyebut kebijakan fiskal 2027 “ekspansif”, yaitu dirancang untuk mendorong ekonomi. Pertanyaannya: benarkah anggaran ini memberi suntikan baru, atau sekadar rutin dengan label baru?

Jawabannya bergantung pada pembanding. Dibandingkan APBN 2026 versi undang-undang (defisit 2,68 persen PDB), APBN 2027 hanya sedikit lebih hemat. Pembanding yang lebih jujur adalah perkiraan realisasi 2026: pada Juli, pemerintah memproyeksikan defisit akhir tahun melebar ke Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB, dengan belanja Rp3.942,4 triliun (Kemenkeu, APBN KiTa Semester I 2026). Proyeksi itu masih berlaku: hingga akhir September defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan defisit akhir tahun akan mencapai 2,85 persen (Bisnis.com, 9 Oktober 2026).

Dari outlook 2026 ke APBN 2027, defisit menyusut sekitar 0,45 poin persentase PDB. Belanja negara hanya naik sekitar 4,2 persen. Dengan transfer ke daerah tetap Rp735 triliun (Ortax, 25 September 2026), belanja pemerintah pusat sekitar Rp3.371 triliun, atau tumbuh sekitar 3,9 persen dari outlook 2026. Padahal PDB nominal tersirat tumbuh sekitar 8,5 persen. Hitungan kasar kami: belanja negara turun dari sekitar 15,3 persen menjadi 14,7 persen PDB.

Ekonom menyebut perubahan ini fiscal impulse (dorongan fiskal): selisih defisit dari tahun ke tahun, yang menunjukkan apakah anggaran menambah atau mengurangi permintaan. Bayangkan rumah tangga yang tahun ini berutang Rp2,85 juta untuk setiap Rp100 juta penghasilan, lalu tahun depan hanya Rp2,4 juta. Pengeluarannya tetap naik, tetapi lebih pelan daripada penghasilan. Dorongan ke ekonomi rumah itu justru berkurang. Ukuran ini kasar: ia belum memisahkan pengaruh siklus ekonomi dan naik-turunnya penerimaan komoditas.

Pandangan pertama berakar pada tradisi KeynesianAliran pemikiran yang menekankan peran belanja pemerintah untuk menstabilkan permintaan, terutama saat ekonomi melemah. . Pandangan kedua menekankan bahwa di tengah tekanan rupiah, kepercayaan pasar adalah aset yang mahal untuk dipulihkan. Crowding out (tersingkirnya investasi swasta karena pemerintah menyerap dana di pasar) menjadi kekhawatiran utamanya. Bank Indonesia sendiri menahan BI-Rate di 5,75 persen pada 23 September demi stabilitas rupiah (BI, 23 September 2026). Menteri Keuangan Suahasil Nazara, yang dilantik 14 September 2026, menegaskan APBN harus sehat dan kredibel.

Kedua argumen sama-sama masuk akal. Bedanya terletak pada risiko mana yang dianggap lebih mendesak: perlambatan permintaan atau guncangan kepercayaan pasar.

Jika anggaran tidak banyak menambah dorongan, dari mana tambahan pertumbuhan? Pemerintah sendiri menjawab: investasi. Target 6 persen disebut membutuhkan pertumbuhan investasi hingga 7 persen lewat kolaborasi pemerintah, swasta, dan Danantara, dengan fokus pada proyek hilirisasi (KabarBursa, 1 September 2026). Target realisasi investasi 2027 dinaikkan menjadi Rp2.322 triliun dari Rp2.041 triliun tahun ini (Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Agustus 2026).

Danantara menggarap 26 proyek hilirisasi senilai Rp225 triliun yang diproyeksikan menyerap 37.833 pekerja (Danantara via Antara, 13 Juli 2026). Seluruh investasi semester I 2026, sebesar Rp1.010,6 triliun, menurut laporan investor kepada BKPM menyerap 1.448.862 pekerja (BKPM via Pasardana, 17 Juli 2026).

Artinya, satu lapangan kerja di proyek hilirisasi unggulan butuh modal sekitar Rp5,9 miliar, sedangkan rata-rata seluruh investasi sekitar Rp0,7 miliar: kira-kira delapan kali lipat. PDB bisa naik sementara lapangan kerja tertinggal. Sebagian manfaat juga bocor: mesin smelter banyak diimpor, dan laba proyek milik asing dapat mengalir ke luar negeri.

Sisa dorongan bergantung pada komposisi belanja, yaitu program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurut Pasal 14 RUU APBN 2027 yang kemudian disahkan, Rp51 triliun dari Rp77 triliun Dana Desa dialokasikan untuk Kopdes Merah Putih (DDTCNews, 22 Agustus 2026). Efek pengganda (multiplier) program-program ini belum teruji.

Asumsinya pun rentan. APBN 2027 mematok kurs Rp17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel. Rupiah sudah melewati angka itu: kurs JISDOR tercatat Rp17.884 per dolar AS pada 9 Oktober 2026. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) Agustus 2026 sudah US$89,43 per barel (Kementerian ESDM), dan Brent kembali naik ke US$104,28 per barel pada 8 Oktober (IDN Financials, 9 Oktober 2026).

Kami membaca APBN 2027 lebih sebagai “rutin dengan komposisi baru” ketimbang paket stimulus. Pengekangan defisit dapat dibenarkan di tengah tekanan rupiah. Namun konsekuensinya perlu diakui terbuka: target 6 persen kini bertumpu pada eksekusi program prioritas dan pada investasi yang sebagian besar berada di luar pembahasan anggaran di DPR.

Tiga hal patut dipantau sepanjang 2027:

1. Realisasi investasi hilirisasi dan penyerapan tenaga kerjanya menurut data BPS, bukan sekadar klaim proyek.
2. Kecepatan dan ketepatan belanja program prioritas.
3. Jarak antara asumsi kurs dan minyak dengan kenyataan, yang menentukan apakah defisit 2,4 persen bertahan.

Dampak hilirisasi terhadap lapangan kerja akan kami bahas lebih dalam pada kajian terpisah.